Manado, SUDARA.ID – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (25/03/2026).
Dalam pidatonya dihadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Gubernur Yulius yang hadir didampingi Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay beserta jajaran kepala perangkat daerah dan unsur Forkopimda, memaparkan deretan capaian signifikan, mulai dari penguatan disiplin fiskal hingga akselerasi infrastruktur strategis di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Gubernur menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan periode transisi krusial untuk meletakkan fondasi peradaban bagi generasi masa depan, yang dibangun di atas visi kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan yang kokoh.
1. Pendapatan Daerah
Di sektor pendapatan, Gubernur memaparkan realisasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 yang tetap terjaga secara positif. Dari target pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp3,78 triliun (Rp3.789.780.953.160), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil merealisasikannya sebesar Rp3,65 triliun (Rp3.652.612.924.133), atau mencapai 96,38 persen.
Capaian ini dijelaskan sebagai hasil dari upaya intensif pemerintah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus utama terletak pada perluasan digitalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor serta pengelolaan aset daerah yang jauh lebih produktif dan bernilai tambah.
Selain penguatan sektor internal, Gubernur menegaskan pentingnya menjaga ritme koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan guna memastikan kepastian Alokasi Dana Transfer tetap terjaga guna menopang stabilitas fiskal daerah.
2. Belanja Daerah
Sejalan dengan penyesuaian pendapatan, alokasi belanja daerah pada APBD Perubahan 2025 ditetapkan sebesar Rp3,63 triliun (Rp3.635.982.939.686). Dari alokasi tersebut, realisasi belanja mencapai Rp3,32 triliun (Rp3.321.705.289.351) atau sebesar 91,36 persen.
Gubernur menegaskan bahwa kebijakan belanja daerah secara sadar diarahkan untuk tiga prioritas utama:
Pertama, Pemenuhan urusan wajib pelayanan daerah yang bersifat mendesak.
Kedua, Percepatan pembangunan infrastruktur strategis guna menunjang konektivitas.
Ketiga, Pemberian stimulus ekonomi secara langsung untuk menjaga daya beli masyarakat.
”Disiplin anggaran ini menunjukkan bahwa meskipun efisiensi dilakukan di berbagai lini, kualitas pelayanan publik tetap menjadi harga mati yang tidak boleh dikompromikan,” tegas Gubernur Yulius.
Lebih lanjut, pengelolaan keuangan ini juga menjadi komitmen teguh pemerintah dalam menjaga marwah birokrasi, terutama dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Bagi Gubernur, opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan standar minimal moralitas birokrasi untuk menjaga kepercayaan penuh masyarakat Sulawesi Utara.
3. Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Sektoral
Gubernur Yulius Selvanus membedah capaian kinerja Pemprov Sulut sepanjang tahun 2025 yang terbagi dalam beberapa klaster strategis:
A. Transformasi Pelayanan Dasar
Pendidikan: Pemerintah melakukan lompatan besar melalui pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan dan revitalisasi 50 sekolah. Transformasi juga menyasar penguatan SMK yang terintegrasi dengan dunia industri serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
Kesehatan: Fokus utama terletak pada penurunan angka stunting melalui intervensi gizi masif, penguatan aksesibilitas rumah sakit rujukan, serta pemenuhan tenaga medis hingga ke wilayah pelosok.
Infrastruktur dan Pemukiman: Akselerasi pembangunan jalan dan jembatan terus dipacu guna menekan biaya logistik, dibarengi pembangunan irigasi pertanian dan bantuan stimulan untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Keamanan dan Sosial: Sinergi BPBD, Satpol PP, dan aparat keamanan berhasil menjaga kondusivitas daerah. Di sektor kebencanaan, penguatan kapasitas personel dan alat penyelamatan (rescue) terus ditingkatkan mengingat posisi geografis Sulut yang rawan bencana. Pemerintah juga memastikan perlindungan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas di panti sosial tetap optimal.
B. Penguatan Sektor Wajib Non-Pelayanan Dasar
Ketahanan Pangan: Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) di 190 titik, pemerintah sukses menjaga daya beli rakyat. Swasembada pangan diperkuat dengan optimalisasi 2.000 hektar lahan padi dan masifnya program “Makan apa yang ditanam, tanam apa yang dimakan” yang didukung modernisasi alat mesin pertanian (Alsintan).
Tenaga Kerja & Lingkungan: Ribuan tenaga kerja lokal dilatih melalui BLK agar kompetitif di sektor industri. Secara paralel, komitmen terhadap “Ekonomi Hijau” diwujudkan lewat konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
Perhubungan & Olahraga: Konektivitas laut dan darat terus disinergikan guna mematangkan posisi Sulut sebagai Hub Logistik Internasional. Di bidang olahraga, revitalisasi kolam renang dan pacuan kuda Minahasa menjadi prioritas guna mendorong sports tourism.
C. Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah
Pariwisata Internasional: Kepercayaan dunia menguat dengan dibukanya rute penerbangan Seoul-Manado dan Taipei-Manado. Destinasi ikonik seperti Bukit Kasih dan Danau Tondano pun terus dipoles guna meningkatkan daya tarik wisata.
Kelautan dan Pertanian: Pemerintah mendorong hilirisasi komoditas unggulan (kelapa, cengkeh, pala) agar petani mendapat nilai tambah. Di sektor kelautan, pembangunan cold storage dan fasilitasi ekspor langsung terus ditingkatkan.
Energi: Keberhasilan menghadirkan layanan listrik di enam pulau menjadi tonggak penting pemerataan energi.
D. Fungsi Penunjang dan Tugas Pembantuan
Gubernur menegaskan profesionalisme birokrasi terus ditingkatkan melalui Sistem Merit dan tata kelola aset yang transparan.
Terkait Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, akuntabilitas tinggi ditunjukkan dalam pengelolaan Dana BOS, infrastruktur irigasi nasional, hingga program peningkatan produksi tanaman pangan dan bantuan mesin bagi nelayan kecil.
”Secara umum, tugas pembantuan ini adalah refleksi dari sinergitas kuat antara Pemprov Sulut dan Pemerintah Pusat. Meskipun terdapat dinamika administratif, komitmen kami adalah menghadirkan program pusat di daerah tetap pada koridor yang tepat,” ungkap Gubernur.
Selanjutnya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menaruh atensi besar terhadap setiap catatan yang diberikan oleh legislatif. Rekomendasi tersebut diposisikan sebagai instrumen evaluasi untuk penguatan tata kelola internal.
”Pemerintah Provinsi menanggapi serius setiap butir rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan perbaikan internal yang fundamental,” ujar Gubernur Yulius.
Beberapa poin tindak lanjut strategis yang telah dilaksanakan antara lain:
Akselerasi Kapasitas SDM ASN:BPSDM Provinsi Sulut kini telah menerapkan metode blended learning dan memperkuat sinergi melalui MoU dengan LAN RI serta perguruan tinggi ternama. Langkah ini diambil untuk memastikan program pelatihan ASN tetap relevan dengan tuntutan pelayanan publik berbasis digital.
Optimalisasi Tata Kelola Aset: Pemerintah fokus pada sertifikasi dan pengamanan aset tanah maupun bangunan milik daerah. Langkah ini bertujuan untuk memitigasi risiko konflik hukum sekaligus meningkatkan utilitas aset guna mendongkrak pendapatan daerah.
Evaluasi Kritis Program Strategis: Pemprov Sulut melakukan kajian mendalam terhadap program-program yang mendapat catatan kritis dari DPRD, terutama terkait ketepatan waktu pelaksanaan dan kendala teknis di lapangan.
”Rekomendasi Bapak dan Ibu anggota dewan sekalian adalah kompas yang membantu kami untuk tetap berada pada jalur yang benar dalam melayani rakyat,” ucap Gubernur.
Memasuki bagian penutup pidatonya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa setiap pencapaian yang diraih, mulai dari disiplin realisasi pendapatan hingga keberhasilan menghadirkan listrik di wilayah kepulauan, merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh elemen di Sulawesi Utara.
Gubernur menggarisbawahi bahwa LKPJ ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan laporan kerja bersama untuk pencapaian pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
”Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam perjalanan satu tahun masa kepemimpinan kami, masih terdapat celah kekurangan. Masih ada aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud akibat keterbatasan fiskal dan kompleksitas tantangan global,” ungkap Gubernur dengan rendah hati.
Meski demikian, Gubernur memberikan penegasan kuat bahwa pemerintah tidak akan pernah surut dalam melayani.
”Namun perlu saya tegaskan, kami tidak akan pernah berhenti. Dengan semangat ‘Petarung’, kami akan menghadapi setiap kendala dengan keberanian, dan dengan prinsip ‘Satu Komando!’ demi kepentingan rakyat,” tegasnya dengan penuh komitmen.
Gubernur Yulius juga memberikan jaminan bahwa mesin birokrasi di bawah kepemimpinannya akan bergerak dengan standar moralitas yang berpihak penuh kepada kepentingan publik.
“Saya akan memastikan seluruh barisan birokrasi akan bekerja dengan disiplin tinggi, loyalitas pada rakyat, dan integritas tanpa kompromi,” lugas Gubernur.
Dengan nada bicara yang mendalam, ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan setiap proyek infrastruktur sebagai batu bata bagi bangunan masa depan Sulawesi Utara yang lebih tangguh.
“Kita sedang membangun peradaban, bukan sekadar membangun gudang atau gedung. Kita sedang menanam masa depan bagi anak cucu kita di Bumi Nyiur Melambai,” gugahnya.
Untuk itu, ia secara terbuka mengundang keterlibatan aktif para wakil rakyat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kami sangat mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari Anggota Dewan yang terhormat dalam bentuk rekomendasi DPRD, yang nantinya masukan Bapak-Ibu sekalian adalah vitamin yang akan menguatkan langkah kami dalam menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun mendatang,” ucap Gubernur.
“Sinergitas kita semua ditempat ini adalah kunci utama dari lompatan-lompatan konstruktif kedepan menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera dan berkelanjutan,” imbuh Gubernur.
Mengakhiri penyampaian LKPJ tersebut, Gubernur Yulius Selvanus melayangkan apresiasi mendalam bagi seluruh pemangku kepentingan yang telah mengawal jalannya roda pemerintahan sepanjang tahun 2025.
”Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat Sulawesi Utara atas dukungan, doa, dan kerja samanya,” hatur Gubernur dengan tulus.
Menutup pidatonya, ia menitipkan pesan optimisme untuk menjaga harmoni di Bumi Nyiur Melambai sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang.
”Mari kita terus melangkah dengan penuh optimisme. Mari kita jaga stabilitas keamanan dan kerukunan yang telah menjadi identitas daerah kita. Apa yang kita tanam dengan kerja keras hari ini adalah pohon yang akan memberikan keteguhan bagi masa depan generasi selanjutnya di Bumi Nyiur Melambai,” pungkas Gubernur.
Menanggapi laporan tersebut, Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi para Wakil Ketua yakni Michaela Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene, mengumumkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ untuk membedah setiap capaian yang dipaparkan Gubernur secara mendalam.
Pembentukan Pansus ini menandai dimulainya fase penilaian legislatif guna menghasilkan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di masa mendatang.
