Mapanget (MANADO), SUDARA.ID – Kinerja pelayanan publik dan integritas penegakan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Manado mendadak menjadi sorotan tajam. Langkah eksekusi yang dinilai janggal, berujung pada dugaan tindakan pengrusakan serta hilangnya barang dan dokumen berharga, memicu gelombang kekecewaan mendalam dari praktisi hukum di Sulawesi Utara.
Sorotan keras tersebut disuarakan oleh Ketua Badan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia (BPW P.A.I) Sulawesi Utara sekaligus Dirjen Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) Sulut, Advokat Eka Dicky Steven Mantik, S.PAK., LL.B., LL.M., pada Rabu (22/7/2026).
Eka menilai, proses eksekusi yang menyasar rumah kantornya pada 25 September 2025 lalu bukan sekadar cacat prosedur, melainkan terindikasi kuat sebagai eksekusi “bodong” yang diwarnai rekayasa administrasi hingga dugaan tindak pidana.
”Kami menyampaikan kekecewaan kami terkait pelayanan publik yang kami terima dari Ketua PN Manado saat ini terkait kasus pelaporan dugaan pengrusakan dan pencurian barang-barang serta dokumen berharga di rumah-kantor kami,” ujar Eka tegas.
Eksekusi ‘Barbar’ Tanpa Atribut dan Surat Pemberitahuan
Peristiwa yang melatarbelakangi laporan ini terjadi saat Eka sedang dalam perjalanan menuju Tondano. Informasi mengejutkan justru ia dapatkan via pesan singkat WhatsApp dari tetangga dekatnya yang mengabarkan ada kerumunan orang sedang menguras isi rumah kantornya.
”Ketika mereka datang saya tidak tahu, ada apa ini. Saya dapat WA dari tetangga bahwa ada banyak orang di rumah saya, angkat-angkat barang. Saya segera kembali, namun sudah terlambat. Lantai bawah sudah kosong, tinggal AC yang tersisa,” kenang Eka.
Saat mengonfirmasi dasar hukum tindakan tersebut di lokasi, dua oknum juru sita PN Manado yang tidak mengenakan atribut maupun tanda pengenal resmi justru memberikan jawaban kontradiktif.
”Juru sita yang satu bilang suratnya ada di kantor, tapi juru sita yang satu lagi bilang ada sama Lurah. Lurah kan hanya mengetahui, harusnya beritahukan kepada saya,” kritik Eka.
Di akhir insiden, oknum petugas tersebut mengklaim dengan nada keras bahwa tindakan itu merupakan perintah langsung Ketua PN Manado saat itu, Ahmad Peten Sili, S.H.
Tinjauan Kejanggalan Prosedur dan Administrasi
Dalam keterangannya, Eka membeberkan runtutan kejanggalan prosedur serta indikasi rekayasa administrasi yang ditemukannya di lapangan:
– Keterlambatan Surat Pemberitahuan Eksekusi: Dokumen resmi tertanggal 18 September 2025 baru diserahkan oleh Panitera Muda PN Manado kepadanya pada 24 Juni 2026—atau berjarak sekitar sembilan bulan setelah tindakan eksekusi di lapangan selesai dilaksanakan.
– Status Permohonan Telah Dicabut: Kuasa hukum pihak lawan (pemohon lama), Markus Torojang, S.H., M.A., sebenarnya telah mencabut permohonan eksekusi sejak 4 April 2024. Di depan penyidik Polresta Manado, Markus menegaskan tidak pernah mengajukan permohonan ulang.
– Dugaan Rekayasa Berkas Baru: Secara misterius, muncul berkas permohonan eksekusi baru tertanggal 30 Mei 2024 tanpa melalui tahapan aanmaning (teguran) yang sah kepada pihak terkait.
– Identitas Ganda dan Surat Diduga Palsu: Oknum petugas di lapangan diduga menggunakan identitas ganda serta mengantongi surat dengan tanda tangan Lurah Kairagi Dua yang diduga kuat palsu.
Kritik Korupsi Waktu dan Desakan Evaluasi Total
Tak hanya menyoal dugaan pidana eksekusi, Eka membeberkan buruknya pelayanan publik di PN Manado saat pihaknya mencoba meminta klarifikasi dokumen aanmaning secara formal.
”Kami selalu datang secara formal dan sopan, tetapi sangat sukar bertemu Ketua PN Manado. Pernah kami datang jam 15.30 WITA, Ketua PN, Panitera, hingga Panmut tidak ada dengan alasan sudah pulang atau ada acara. Itu kan korupsi waktu namanya,” seru Eka.
Menutup keterangannya, Eka mendesak Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Badan Pengawasan (Bawas) MA RI, serta Pengadilan Tinggi Manado untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total dan pembersihan aparat peradilan di PN Manado.
”Pelayanan publik seperti ini membuat masyarakat pencari keadilan merasa sia-sia. Jika perlu, Ketua PN Manado diganti saja demi memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi warga Sulawesi Utara,” pungkasnya.
Tanggapan Humas PN Manado
Sementara itu, Pengadilan Negeri Manado menyatakan bahwa seluruh proses pelayanan publik di lingkungan institusinya telah dijalankan sesuai dengan standar operational yang berlaku.
Juru Bicara PN Manado, Felix Wuisan, S.H., M.H., saat dikonfirmasi wartawan secara terpisah menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan dari masyarakat demi perbaikan kualitas pelayanan ke depan.
”Pelayanan publik di PN Manado selama ini sudah sesuai prosedur. Namun, jika memang ada kelalaian dalam pelayanan, tentu hal itu akan menjadi bahan koreksi internal bagi kami,” ujar Felix singkat.
