Bitung, SUDARA.ID – Wakil Walikota Bitung Randito Maringka menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bitung memberikan atensi khusus terhadap pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, sebagai pelabuhan perikanan modern berwawasan lingkungan (Eco Fishing Port) bertaraf internasional untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI).
“Kami ingin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bitung siap memberikan dukungan penuh, baik dari segi kebijakan maupun koordinasi lintas sektor, memastikan bahwa pengembangan PPS Bitung sebagai Eco Fishing Port tidak hanya sekadar proyek fisik, tetapi menjadi model tata kelola perikanan terpadu yang menjadi rujukan nasional, bahkan internasional,” ucap Wakil Walikota Randito Maringka, saat membuka Rapat Koordinasi Implementasi Pengembangan PPS Bitung melalui Proyek Eco Fishing Port (EFP), di PPS Bitung, Senin (11/8/2025).
Menurut Randito, Pengembangan PPS Bitung sebagai EFP penting untuk mendapat perhatian dari berbagai para pemangku kepentingan, mengingat peran strategis PPS Bitung sebagai penggerak perekonomian daerah.
“Kota Bitung dikenal sebagai salah satu pusat industri perikanan terbesar di Indonesia Timur. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat kita, tetapi juga menjadi penggerak utama perekonomian daerah, sumber mata pencaharian bagi ribuan nelayan, pekerja pengolahan ikan, dan pelaku usaha di sektor kelautan,” ujar Randito.
Bagi Randito, Penerapan EFP di PPS Bitung ini, merupakan hal yang krusial mengingat adanya tantangan kompleks terkait dengan industri perikanan yang berkelanjutan.
“Kita menyadari bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, perubahan iklim, penurunan stok ikan, tekanan terhadap ekosistem laut, hingga tuntutan pasar internasional terhadap praktik perikanan yang berkelanjutan, semuanya menuntut kita untuk melakukan transformasi,” akunya
“Disinilah pentingnya proyek Eco Fishing Port, sebuah konsep pengelolaan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan, efisien, berbasis teknologi, dan berkelanjutan,” tandasnya.
Sebagai Pemerintah Daerah, Randito berharap, EFP di PPS Bitung ini bisa berdampak nyata bagi kehidupan perekonomian seluruh masyarakat nelayan yang ada di Kota Bitung.
“Melalui proyek ini, PPS Bitung diharapkan dapat meningkatkan standar mutu dan keamanan produk perikanan sesuai persyaratan pasar ekspor, sehingga daya saing produk kita semakin kuat, mengoptimalkan efisiensi operasional pelabuhan melalui penggunaan teknologi hijau dan pengelolaan limbah yang terpadu, menjamin kelestarian sumber daya ikan dengan menerapkan prinsip penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan mematuhi regulasi internasional, memberikan manfaat ekonomi yang inklusif bagi nelayan, UMKM, dan masyarakat pesisir di sekitar pelabuhan,” ungkap Randito.
Karenanya, melalui Rakor ini, dirinya berharap para pemangku kepentingan lintas sektor atas proyek ini, dapat menghasilkan suatu kebijakan teknis strategis dalam mewujudkan bersama PPS Bitung sebagai Eco Fishing Port.
“Rapat Koordinasi ini menjadi sangat strategis, karena di sinilah seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk menyelaraskan langkah, membagi peran, dan menetapkan target yang jelas. Keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga pada komitmen industri, komunitas nelayan, akademisi, dan mitra pembangunan,” ucapnya.
“Mari kita jadikan rapat ini sebagai momentum penting untuk membangun kesepahaman, meneguhkan komitmen, dan menyatukan langkah. Kami percaya, dengan kolaborasi yang erat dan visi yang jelas, PPS Bitung akan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera yang modern, hijau, dan memberikan manfaat besar bagi generasi sekarang maupun mendatang,” tutup Randito.
Rakor Implementasi Pengembangan PPS Bitung melalui Proyek Eco -Fishing Port (EFP) dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari Pemerintah Pusat maupun daerah, diantaranya, Direktur Kepelabuhanan Perikanan Kementerian KKP, Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si; Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Makkasau, A.Pi., M.Si; Staf Ahli Walikota Bitung Bidang Hukum dan Politik, Ricy Tinangon S STP; Kadis Perikanan dan Kelautan Kota Bitung, Sadar Minabari SIK MSi;
Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Mohamad Abdi, S.Kel; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut DR.Ir Tinneke Adam, M. Si.
