Manado, SUDARA.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero) di Ruang Komisi III, Gedung Cengkeh, Manado, pada Senin (1/7/2026). Rapat ini fokus membahas percepatan pelayanan dan pemerataan kelistrikan di Bumi Nyiur Melambai, khususnya wilayah kepulauan yang selama ini kerap dikeluhkan warga.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, didampingi Sekretaris Komisi Yongkie Limen dan Anggota Komisi Amir Liputo. Sementara dari pihak PT PLN, hadir Asisten Manajer Perencanaan UP3 Manado Roland Sibueya, Senior Manajer Perencanaan Sistem Kelistrikan Wahidin, dan Manajer Perencanaan Sistem Kelistrikan Deky Leo.
Dalam forum tersebut, tim PLN memaparkan sejumlah strategi penguatan sistem kelistrikan Sulut, rencana perluasan jaringan ke wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T), hingga upaya menekan angka pemadaman bergilir demi meningkatkan rasio elektrifikasi.
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, menegaskan bahwa RDP ini digelar untuk memastikan program-program yang dicanangkan PLN benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
”Kami ingin dengar langsung program PLN yang menyentuh warga. Terutama daerah kepulauan yang masih sering gelap gulita atau harus menggunakan mesin diesel mandiri,” ujar Berty.
Berty menambahkan, pihak legislatif mencatat sejumlah “kabar baik” dari paparan PLN, mulai dari rencana penambahan gardu hingga skema listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pulau-pulau kecil. Namun, ia mengingatkan agar PLN tidak sekadar mengumbar rencana, melainkan mempercepat eksekusi di lapangan.
Keadilan Energi dan Keandalan Layanan
Senada dengan Ketua Komisi, Sekretaris Komisi III Yongkie Limen menyoroti pentingnya keadilan energi bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Ia menegaskan, indikator kemajuan Sulut tidak bisa dilepaskan dari kondisi infrastruktur di wilayah kepulauan.
”Sulut tidak bisa disebut maju kalau daerah kepulauannya masih minim listrik,” kritik Yongkie secara terbuka.
Di sisi lain, Anggota Komisi III Amir Liputo menitikberatkan perhatiannya pada aspek tarif dan stabilitas pasokan. Ia meminta PLN menjamin agar aliran listrik di pulau-pulau terluar tidak hanya sekadar “menyala”, tetapi juga stabil dan tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat setempat.
Tiga Poin Utama “Kabar Baik” dari PLN
Berdasarkan hasil pemaparan pihak PLN dalam RDP tersebut, Komisi III merangkum tiga komitmen strategis yang akan diupayakan oleh perusahaan pelat merah tersebut:
1. Penguatan Sistem Kelistrikan: Penambahan jaringan distribusi dan kapasitas gardu secara masif guna meminimalisir potensi pemadaman bergilir.
2. Prioritas Wilayah Kepulauan: Pemerataan listrik kepulauan masuk dalam program prioritas dengan memanfaatkan opsi EBT, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
3. Perencanaan Berbasis Data: Penyusunan cetak biru pembangunan jaringan secara lebih mendetail agar proyek yang dieksekusi tepat sasaran dan tidak mubazir.
Merespons masukan para legislator, manajemen PLN menyatakan sikap terbuka untuk menyerap aspirasi DPRD Sulut yang dihimpun melalui masa reses. Hal ini dinilai penting agar proyek pembangunan kelistrikan dapat disinkronkan langsung dengan kebutuhan rill di tingkat desa.
Menutup jalannya RDP, Berty Kapojos menegaskan bahwa Komisi III akan mengawal ketat seluruh realisasi komitmen yang telah dipaparkan oleh PLN.
”RDP hari ini bukan akhir. Kami akan cek langsung ke lapangan apakah kabar baik ini benar-benar dirasakan oleh warga,” pungkas Berty.
Melalui sinergi yang kuat antara DPRD dan PLN, diharapkan seluruh wilayah Sulawesi Utara, tanpa terkecuali kawasan kepulauan, dapat segera menikmati pasokan listrik yang andal demi mendongkrak daya saing daerah.
