Manado, SUDARA.ID – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh berbagai organisasi mahasiswa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jalan Raya Manado-Bitung, Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berakhir ricuh pada Rabu (17/6/2026) sore.
Massa aksi yang semula berniat menyuarakan aspirasi terkait kebijakan nasional dan isu lokal terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Ketegangan memuncak ketika para demonstran nekat merobohkan pagar gedung rakyat tersebut dan membakar ban bekas demi menerobos masuk. Akibat tindakan anarkis ini, aparat kepolisian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan memukul mundur massa hingga ke area depan SPBU Kairagi.
Beberapa peserta aksi yang kocar-kandir dilaporkan sempat mengamankan diri di toko-toko terdekat, rumah warga, hingga ke dalam lorong, sementara sejumlah mahasiswa lainnya langsung diamankan oleh pihak kepolisian di lobi Gedung DPRD.
Protes Kebijakan Pusat dan Rentetan Isu Lokal
Gelombang massa aksi mulai membanjiri halaman Kantor DPRD Sulut sejak pukul 16.00 WITA. Unjuk rasa koalisi mahasiswa ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran. Berbagai program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pun turut dikritik karena dinilai memicu pemborosan anggaran negara.
Selain itu, massa juga menyuarakan tuntutan krusial lainnya:
– Menolak Koperasi Merah Putih dan restrukturisasi kabinet yang dianggap terlalu gemuk.
– Menolak dan mendesak revisi UU Polri serta menolak militerisme di tanah sipil.
– Mendesak Pertamina guna memastikan stabilitas pasokan BBM subsidi secara nasional.
– Menolak keras perampasan ruang hidup masyarakat Sulut dan mendesak publikasi RAP RTRW.
– Menolak program MBG dikelola oleh institusi kampus.
– Menuntut stabilitas harga bahan pokok, desentralisasi pendapatan daerah, evaluasi program Trans Manado, hingga penuntasan kasus pelecehan seksual di Sulawesi Utara.
Penjelasan Sekretariat dan Pimpinan DPRD Sulut
Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulut, Niklas Silangen, sangat menyayangkan eskalasi massa yang berujung pada pengrusakan fasilitas negara tersebut. Menurutnya, pihak DPRD sebenarnya berniat baik untuk menyambut para mahasiswa di halaman depan demi menjaga kondusivitas.
”Sebenarnya Pimpinan dan Anggota DPRD bersedia menemui mereka. Tetapi mereka memaksa untuk harus masuk ke dalam kantor. Karena situasi memang tidak memungkinkan, anggota DPRD bersedia menemui di depan sini. Namun, adek-adek mahasiswa ini sudah bertindak anarkis di luar koridor, sehingga aparat kepolisian mengambil tindakan tegas untuk membubarkan aksi,” jelas Silangen saat memberikan keterangan pasca-pembubaran massa.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, yang saat itu telah bersiap menerima massa bersama anggota dewan lainnya, Hillary Tuwo dan Jeane Laluyan, menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak pernah menutup ruang dialog bagi kaum intelektual.
”Kami membuka diri sebesar-besarnya lewat pengeras suara agar aspirasi disampaikan secara aman dan tertib. Sangat disayangkan, belum sempat aspirasi itu dibacakan secara resmi, situasi sudah tidak tertib. Ada pembakaran ban, pelemparan, hingga penggunaan bambu yang membuat situasi tidak aman,” ungkap Royke.
Royke menambahkan, pihak DPRD Sulut berkomitmen akan tetap berkoordinasi dan memediasi mahasiswa yang saat ini diamankan di dalam gedung guna memetakan poin-poin tuntutan mereka.
”Kalau itu menjadi tanggung jawab dan kewenangan daerah bersama Pemprov Sulut, tentu akan kami tindak lanjuti. Jika itu kewenangan pusat, pasti kami bawa ke Jakarta. Beberapa minggu lalu pun aspirasi Aliansi Mahasiswa Sulut sudah kami sampaikan ke DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara,” tambahnya.
Ke depan, Royke mengimbau agar organisasi kemahasiswaan menempuh jalur administratif formal seperti mengirimkan surat resmi atau mengirim perwakilan 5–10 orang untuk audiensi tertutup demi mencegah terulangnya pengrusakan fasilitas publik.
Mahasiswa Minta Pengawalan Ketat Aspirasi ke Pusat
Di sisi lain, salah satu perwakilan massa aksi dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berkesempatan menemui rekan-rekannya yang diamankan pihak kepolisian di lobi DPRD sekaligus bertatap muka dengan anggota dewan, menyampaikan harapan besar mereka agar aspirasi ini tidak sekadar menjadi catatan di daerah.
”Kami mohon untuk tetap mengawal sama-sama aspirasi kita ke pusat. Kami berharap kepada Bapak dan Ibu sekalian, untuk segala bentuk tuntutan dan aspirasi yang kami suarakan, bisa benar-benar disampaikan dan diperjuangkan ke pemerintah pusat,” tandasnya di hadapan para anggota dewan.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar Jalan Raya Manado-Bitung berangsur kondusif, meski penjagaan ketat dari aparat kepolisian masih disiagakan di area ring satu Gedung DPRD Sulut.
