Manado, SUDARA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara resmi memperkuat fungsi pengawasannya dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, saat gelar Rapat Paripurna di Gedung Cengkih, Rabu (25/03/2026).
Panitia Khusus ini akan mengevaluasi secara mendalam penyelenggaraan pemerintahan, capaian kinerja pembangunan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran demi memastikan seluruh program kerja selaras dengan kepentingan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD, didampingi para Wakil Ketua yakni dr. Michaela Paruntu, MARS, Royke R. Anter, SE, ME, dan Stella M. Runtuwene, AMd. Sek. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, jajaran Forkopimda, serta pejabat eselon di lingkup Pemprov Sulut.
Dalam pembukaannya, dr. Fransiscus Silangen menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Sesuai aturan, LKPJ disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ini adalah instrumen pengawasan bagi legislatif untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai koridor,” ujar Silangen.
Gubernur Yulius Selvanus dalam pemaparannya mengungkapkan sejumlah capaian signifikan sepanjang tahun 2025. Dari sisi fiskal, target pendapatan daerah sebesar Rp3,78 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp3,65 triliun (96,38%).
Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp3,32 triliun (91,36%) dengan fokus pada pelayanan dasar dan infrastruktur strategis.
”Kami menyadari masih ada celah kekurangan karena keterbatasan fiskal, namun dengan semangat ‘Petarung’ dan prinsip ‘Satu Komando’, kami pastikan birokrasi bekerja dengan integritas tinggi untuk rakyat,” tegas Gubernur Yulius.
DPRD Sulut mencatat sejumlah poin penting dalam laporan Gubernur, di antaranya:
– Pendidikan & Kesehatan: Pembangunan SMA Taruna Nusantara Langowan, revitalisasi 50 sekolah, serta penurunan angka stunting yang signifikan.
– Infrastruktur: Akselerasi konektivitas jalan dan jembatan untuk menekan biaya logistik, serta hadirnya listrik di enam pulau.
– Ketahanan Pangan: Gerakan Pangan Murah (GPM) di 190 titik dan optimalisasi 2.000 hektar lahan padi.
– Pariwisata: Pembukaan rute internasional (Seoul dan Taipei) serta revitalisasi ikon wisata seperti Bukit Kasih dan Danau Tondano.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulut resmi menetapkan Panitia Khusus (Pansus) yang akan membedah dokumen LKPJ secara mendetail.
Gubernur Yulius menyebut rekomendasi yang nantinya lahir dari Pansus ini sebagai “vitamin” bagi kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami sangat mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari Anggota Dewan yang terhormat dalam bentuk rekomendasi DPRD, yang nantinya masukan Bapak-Ibu sekalian adalah vitamin yang akan menguatkan langkah kami dalam menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun mendatang,” ucap Gubernur.
Berikut adalah komposisi lengkap Personel Pansus LKPJ Gubernur TA 2025:
Koordinator (Pimpinan DPRD):
dr. Fransiscus A. Silangen, SpB-KBD
dr. Michaela Paruntu, MARS
Royke R. Anter, SE, ME
Stella M. Runtuwene, AMd. Sek.
Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan:
Dra. Fonny J. Paat
Hj. Muslimah Mongilong
Jeane Laluyan, SE
Berty Kapojos, S.Sos
Dr. Toni Supit, SE, MM
Dr. Ir. Royke Roring, M.Si, IPU
Capt. Remly Kandoli, M.Mar
Anggota dari Fraksi Partai Golkar:
Priscilla Cindy Wurangian, MBA
Raski A. Mokodompit, SH.
Anggota dari Fraksi Partai Demokrat:
Ronald Sampel
Angelia R. Wenas
Anggota dari Fraksi Partai Nasdem:
Nick A. Lomban, SE
Prof. Dr. Julyeta P. A. Runtuwene, MS.
Anggota Fraksi Partai Gerindra:
Louis Carl Schramm, SH, MH
Muliadi Paputungan (PKB).
Menutup rangkaian paripurna, Gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Sulut atas sinergitas yang terjalin selama tahun 2025.
“Apa yang kita tanam dengan kerja keras hari ini adalah pohon yang akan memberikan keteguhan bagi masa depan generasi selanjutnya di Bumi Nyiur Melambai,” pungkasnya.
Pansus DPRD Sulut dijadwalkan mulai bekerja efektif sejak Rabu (25/3/2026) untuk menyusun rekomendasi strategis yang akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah.
