Manado, SUDARA.ID – Kejutan mewarnai ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat Panitia Khusus (Pansus) mulai membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026). Di balik angka-angka realisasi anggaran, terungkap fakta mengenai gaya kepemimpinan “petarung” Gubernur Yulius yang secara konsisten mempraktikkan efisiensi anggaran dimulai dari diri sendiri.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit bersama Wakil Ketua Louis Schramm ini, mengungkap bahwa Gubernur Yulius telah melakukan penghematan signifikan pada pos anggaran perjalanan dinas kepala daerah. Tidak tanggung-tanggung, angka penghematan mencapai Rp1,9 miliar.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sulut, Christian A.R. Iroth, S.STP., membeberkan bahwa penghematan ini bersumber dari kebijakan personal Gubernur yang memilih untuk membatasi pengawalan protokoler saat bertugas ke luar daerah.
”Sejak dilantik 20 Februari 2025, beliau sangat ketat soal efisiensi. Selama tahun 2025, Pak Gubernur tidak pernah menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk pendamping ataupun ajudan. Tiap kali ke Jakarta, beliau pergi sendiri,” ungkap Christian, merespons interupsi anggota Pansus terkait rincian laporan keuangan di biro yang dipimpinnya.
Menurut Christian, Gubernur Yulius berpandangan bahwa fasilitas negara harus digunakan seefektif mungkin dengan mengoptimalkan peran Badan Penghubung di Jakarta untuk memfasilitasi setiap kegiatan kedinasan. Langkah strategis ini diambil ketimbang memboyong personel dari Manado yang dinilai hanya akan menambah beban anggaran, sehingga efisiensi birokrasi dapat terwujud secara maksimal tanpa mengurangi kualitas kinerja di pusat.
”Beliau berpikir posisi sekarang sedang fokus efisiensi. Sampai saat ini, seingat saya belum pernah ada penggunaan anggaran perjalanan dinas Gubernur yang menyertakan pendamping,” tambahnya.
Langkah berani ini disebut sebagai bentuk sinkronisasi antara instruksi pemerintah pusat mengenai penghematan fiskal dengan realita di daerah. Christian menyebutkan bahwa Gubernur Yulius ingin menunjukkan integritas sebagai pimpinan pemerintahan dengan memulai efisiensi dari dirinya sendiri.
”Kira-kira penghematan itu di sekitaran Rp1,9 miliar khusus untuk perjalanan dinas kepala daerah. Pak Gubernur selalu pergi sendiri tanpa ajudan atau Sespri. Bagian dari efisiensi itu sudah diterapkan dari pribadi Pak Gubernur sendiri,” terang Christian.
Meski sempat disinggung oleh Wakil Ketua Pansus Louis Schramm terkait aturan keprotokoleran yang idealnya menyertakan pendampingan bagi kepala daerah, Christian mengaitkan latar belakang Gubernur yang kuat menjadi alasan di balik mentalitas kemandirian tersebut.
”Mungkin karena Pak Gubernur basisnya militer, seorang petarung. Beliau terbiasa mengikuti komando, terutama instruksi terkait efisiensi anggaran. Jadi, meskipun secara aturan keprotokoleran harus didampingi, beliau memilih untuk efisien,” tuturnya.
Pembahasan LKPJ TA 2025 yang dibuka oleh Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus A. Silangen ini menjadi panggung transparansi bagi Pemprov Sulut. Fakta mengenai penghematan miliaran rupiah ini diharapkan menjadi standar baru integritas bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Apalagi, Gubernur tidak hanya memerintahkan efisiensi kepada bawahan, tetapi juga memberikan teladan nyata (leading by example).
Integritas Gubernur dalam membatasi penggunaan fasilitas negara menjadi oase positif di tengah hangatnya dinamika rapat bersama jajaran legislatif dan SKPD. Gaya kepemimpinan mandiri yang ditunjukkan Gubernur Yulius ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen menjaga fiskal daerah bukanlah sekadar jargon politik, melainkan sebuah prinsip yang dipraktikkan langsung dari level tertinggi pimpinan Sulawesi Utara.
Rangkaian pembahasan LKPJ ini dijadwalkan berlangsung hingga Selasa (14/4), dengan agenda lanjutan berupa verifikasi faktual di lapangan guna memastikan setiap rupiah APBD 2025 benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.
