Manado, SUDARA.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Louis Carl Schramm, S.H., M.H., menegaskan komitmen legislatif untuk mengawasi ketat jalannya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027 tingkat SMA dan SMK di Bumi Nyiur Melambai.
Sebagai legislator yang membidangi sektor pendidikan, Louis memperingatkan para Kepala Sekolah (Kepsek) agar patuh pada petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Ia juga meminta pihak sekolah berani mengambil sikap tegas untuk menghentikan praktik “siswa titipan”.
Seluruh proses seleksi—baik jalur Zonasi/Domisili, Afirmasi, Prestasi, maupun Perpindahan Orang Tua—harus berjalan transparan, objektif, dan bebas dari intervensi pihak luar.
“Kami selaku lembaga DPRD Sulut bersama masyarakat dan pers akan mengawal ketat jalannya SPMB 2026 agar tidak ada yang menyalahi aturan. Para kepala sekolah harus tegas dan berpedoman pada aturan dasar. Jangan karena ada tekanan atau titipan dari oknum tertentu, regulasi sengaja dilanggar,” kata Louis Schramm kepada media, Kamis (11/06/2026).
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut ini menambahkan, sanksi tegas menanti pihak yang nekat mencederai integritas dunia pendidikan.
”Jika ditemukan bukti kecurangan di lapangan, kami tidak segan mendorongnya untuk diproses secara hukum,” tegasnya.
Berkaca dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, Louis turut menggarisbawahi pentingnya kualitas sosialisasi di lapangan. Ia mengingatkan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara agar gencar mengedukasi masyarakat terkait skema jalur masuk yang tersedia.
Menurutnya, minimnya informasi sering kali membuat orang tua murid keliru mengambil keputusan saat mendaftarkan anak mereka. Ia mencontohkan kasus nyata di mana seorang calon siswa yang rumahnya persis di samping sekolah justru gagal diterima karena salah memilih jalur pendaftaran akibat kurangnya pemahaman.
Melalui komitmen pengawasan terpadu pada SPMB 2026 ini, DPRD Sulut berharap akses layanan pendidikan berkualitas dapat dinikmati secara adil, merata, dan inklusif oleh seluruh anak bangsa di wilayah Sulawesi Utara tanpa adanya diskriminasi.
