Jakarta, SUDARA.ID – Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi pertanian di seluruh Indonesia sebesar Rp12 triliun.
Sebagaimana yang diungkapkan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (2/1/2025),
pengembangan irigasi tersier, primer, dan sekunder seluas 2 juta hektare, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan telah disetujui
Presiden Prabowo Subianto.
Program Sistem Irigasi Nasional yang dituangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres), diharapkan dapat mendukung pencapaian percepatan kebijakan strategis Presiden Prabowo terkait swasembada pangan, yang targetnya dipercepat dari tahun 2028 menjadi 2027.
Menurut Amran Sulaiman, Kebijakan yang dipilih Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki saluran irigasi, diharapkan akan mampu meningkatkan indeks pertanaman (IP) sekaligus produktivitas padi, yang merupakan langkah signifikan menuju swasembada pangan.
Namun, Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa pembenahan sistem irigasi juga merupakan tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Kabupaten, provinsi, dan pusat semua bisa berkontribusi untuk memastikan hasil yang produktif,” ungkap Amran.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian PU dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R untuk membangun jaringan irigasi.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung proyek ini, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.
“Kami di Kementerian PU selalu mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Dalam konteks swasembada pangan, kami hanya unit pendukung, sementara Kementerian Pertanian adalah sektor utamanya,” ujar Dody di Jakarta, Senin (30/12/2024).
