Manado, SUDARA.ID – Walikota Bitung, Hengky Honandar SE didampingi Wakil Walikota Randito Maringka S Sos, memimpin langsung Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi serta Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Kota Bitung di Ruang S. H. Sarundajang, Rabu (13/5/2026) pagi.
Dalam pertemuan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut, Walikota memaparkan laporan realisasi pendapatan daerah hingga 30 April 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, capaian pendapatan daerah Kota Bitung secara keseluruhan berada pada angka 30,18 persen dari target APBD 2026. Sementara itu, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan progres yang cukup menggembirakan dengan realisasi mencapai 36,39 persen.
Meski mengapresiasi kinerja beberapa sektor, Hengky Honandar memberikan catatan kritis terhadap sektor retribusi daerah yang dinilai masih tertinggal jauh.
“Capaian ini patut kita syukuri, namun retribusi daerah yang masih di kisaran 15 persen membutuhkan perhatian serius dan evaluasi mendalam,” tegasnya di hadapan jajaran kepala perangkat daerah.
“Jangan sampai rendahnya capaian hanya menjadi angka dalam laporan tanpa tindak lanjut konkret. Kita butuh solusi nyata di lapangan,” ujar Hengky.
Walikota menekankan empat poin instruksi penting bagi seluruh jajarannya, yaitu:
Pertama, ia menuntut inovasi dan agresivitas dari seluruh Perangkat Daerah pengelola PAD dalam menggali potensi pendapatan tanpa menabrak regulasi.
Kedua, ia memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap kendala lapangan guna memastikan setiap hambatan dapat segera diatasi.
Ketiga, Hengky meminta penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dalam validasi data dan pengawasan objek pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Keempat, ia menegaskan bahwa tanggung jawab pencapaian PAD bukan hanya milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis tertentu, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen pemerintahan.
Terkait realisasi anggaran melalui program EPRA, Walikota mengingatkan bahwa fokus pemerintah bukan sekadar pada penyerapan dana secara kuantitatif.
“Realisasi anggaran bukan sekadar soal penyerapan, tetapi bagaimana anggaran benar-benar berdampak terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Ia menekankan agar tidak terjadi keterlambatan pada program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan warga. Setiap belanja daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, dan memiliki output yang jelas, bukan sekadar mengejar target serapan di akhir tahun.
Berdasarkan dokumen Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Pemerintah Kota Bitung, berikut adalah narasi mengenai status Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per tanggal 30 April 2026:
Ringkasan Eksekutif APBD 2026
Laporan ini disahkan oleh Walikota Bitung, Hengky Honandar, SE, dan Wakil Wali Kota, Randito Maringka. Untuk Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Bitung menetapkan total pagu belanja daerah sebesar Rp674.097.287.400,00. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan pagu tahun 2025 yang mencapai Rp824.443.258.581.
Hingga akhir April 2026, realisasi belanja daerah telah mencapai Rp172.256.031.852,00 atau sebesar 25,55% dari total pagu. Pencapaian ini berada di atas target realisasi yang ditetapkan untuk bulan April, yaitu sebesar 16,40%.
Struktur dan Realisasi Belanja
Anggaran belanja dibagi menjadi tiga kategori utama dengan rincian sebagai berikut:
1. Belanja Operasi: Memiliki porsi terbesar dengan pagu Rp648.065.840.526,00 dan telah terealisasi sebesar Rp172.116.047.432,00 (26,55%).
Komponen di dalamnya meliputi:
– Belanja Pegawai: Realisasi Rp131,33 miliar (32,93%).
– Belanja Barang dan Jasa: Realisasi Rp36,47 miliar (16,22%).
– Belanja Bunga: Realisasi Rp4,00 miliar (44,23%).
– Belanja Bantuan Sosial: Realisasi Rp300 juta (14,11%).
– Belanja Hibah: Belum ada realisasi (0,00%).
2.Belanja Modal: Dari total pagu Rp23.531.446.874,00, baru terealisasi sebesar Rp39.984.420,00 (0,16%). Seluruh realisasi modal saat ini hanya terserap pada kategori Peralatan dan Mesin.
3. Belanja Tidak Terduga: Memiliki pagu Rp2,5 miliar dan telah digunakan sebesar Rp100.000.000,00 (4,00%).
Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kinerja penyerapan anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikategorikan dalam status warna:
1. Kinerja Tertinggi (Status Hijau):
– Dinas Kepemudaan dan Olahraga memimpin dengan realisasi tertinggi sebesar 48,42%.
– Disusul oleh Badan Pendapatan Daerah (44,24%) dan Inspektorat Daerah (39,77%).
– Hampir seluruh dinas dan kecamatan (seperti Kecamatan Ranowulu, Girian, dan Matuari) berada dalam status hijau dengan rata-rata penyerapan di atas 17%.
2.Kinerja Terendah (Status Merah):
RSUD Pratama Bitung berada pada status merah dengan realisasi terendah, yakni hanya sebesar 1,71% atau Rp129.062.650,00 dari pagu Rp7,56 miliar.
Secara keseluruhan, tren penyerapan anggaran Kota Bitung menunjukkan grafik yang meningkat secara konsisten, di mana target akhir tahun (Desember) diproyeksikan mencapai 92,00%.
