Bitung, SUDARA.ID -Walikota Bitung, Hengky Honandar SE, melantik Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bitung periode 2025–2030 di Ruang SH Sarundajang, Kamis (15/5/2025).
Wakil Walikota Bitung, Randito Maringka resmi ditunjuk sebagai Ketua atas kedua Tim strategis Kota Bitung tersebut untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting anak-anak dari kekurangan gizi kronis, serta membantu masyarakat terbebas dari kondisi kemiskinan yang ekstrem melalui koordinasi teknis lintas sektor di Kota Bitung.
Pengukuhan Tim ini tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor: 188.45/HKM/SK/66/2025 untuk TP3S dan SK Nomor: 188.45/KHM/SK/67/2025 untuk TKPK.
Walikota Hengky Honandar, yang dalam periode sebelumnya mengemban tanggung jawab tersebut saat masih menjabat sebagai Wakil Walikota, mengetahui betul peran penting serta tantangan yang harus dihadapi kedua Tim tersebut dalam memastikan agar setiap anak dapat terhindar dari stunting dan setiap keluarga bisa terbebas dari kemiskinan yang ekstrem.
Untuk itu, Walikota dalam bagian dari sambutannya mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyajian data yang akurat, sebagai kunci percepatan penanganan stunting dan kemiskinan.
“Struktur TP3S dan TKPK mencerminkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada intervensi kesehatan, tetapi juga menyasar aspek pendidikan, ekonomi keluarga, infrastruktur dasar, serta perlindungan sosial,” ujar Honandar.
Secara spesifik Honandar menyebutkan empat komponen penting yang harus Tim TP3S perhatikan untuk keefektifan pelaksanaan tugas yang krusial ini, diantaranya Pelayanan Intervensi, Perubahan Perilaku, Konvergensi Perencanaan, serta Monitoring dan Evaluasi.
Hengky pun menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, kedua tim ini akan dikawal oleh unsur Forkopimda, Para Tokoh Masyarakat, dan Kepala Perangkat Daerah secara rsecara melalui pemantauan dan evaluasi.
Sementara untuk Tim TKPK, Walikota menekankan penanganan angka kemiskinan, melalui program pemberdayaan UMKM, bantuan sosial terintegrasi, dan peningkatan kualitas layanan dasar di wilayah urban dan pesisir, yang dampaknya dapat langsung menyentuh masyarakat.
Walikota mengungkapkan bahwa Tim pengentasan kemiskinan ini dalam strukturnya melibatkan komponen pemangku kepentingan dari sektor swasta seperti PT Pertamina, PT Multi Nabati Sulawesi, dan perusahaan tambang nasional, selain kelompok pengelola pemberdayaan masyarakat.
Walikota juga berpesan tentang pentingnya pendekatan secara multidimensi, mengingat status Kota Bitung sebagai kota pelabuhan, industri, dan wisata, yang tentu memiliki tantangan tersendiri yang memerlukan kepemimpinan yang responsif, berbasis data, dan inklusif dalam penangananya.
“Kami ingin seluruh anggota tim tidak sekadar duduk di rapat, tetapi hadir di tengah masyarakat. Kita ingin data bukan hanya terkumpul, tapi digunakan untuk keputusan yang menyelamatkan masa depan anak-anak Bitung,” ujar Hengky.
Dengan pelantikan ini, diharapkan percepatan penurunan prevalensi stunting di bawah 14% pada 2028 dan pengurangan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2030 bisa tercapai sesuai target nasional.
