Manado, SUDARA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi menyerahkan dokumen 11 rekomendasi dan catatan strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Penyerahan instrumen pengawasan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Cengkih, Kamis (23/05/2026).
Rapat tertinggi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD, didampingi Wakil Ketua dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS dan Royke Anter, SE, ME. Hadir langsung menerima rekomendasi tersebut, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE bersama Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, serta jajaran Forkopimda dan kepala SKPD Pemprov Sulut.
Ketua Pansus LKPJ, Raski Mokodompit, saat membacakan laporan menegaskan bahwa rekomendasi ini merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai sejak 13 April 2026. Pansus tidak hanya melakukan bedah dokumen bersama SKPD, tetapi juga melakukan kunjungan kerja dan verifikasi faktual di lapangan.
”DPRD menyambut positif LKPJ Gubernur dengan mendalaminya secara internal. Output-nya adalah rekomendasi dan catatan strategis guna perbaikan pemerintah daerah ke depan,” ujar Raski di hadapan forum paripurna.
Berikut adalah 11 poin Rekomendasi Strategis Pansus LKPJ DPRD Sulut TA 2025 yang memerlukan perhatian serius, di antaranya:
1. Bidang Pendidikan
Pansus mendorong Dinas Pendidikan untuk secara masif menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) secara gratis. Hal ini ditujukan untuk mengakomodasi 39.149 anak putus sekolah di Sulawesi Utara. Program ini harus menjadi prioritas anggaran agar anak-anak tersebut mendapatkan hak pendidikan yang layak serta kualifikasi yang setara demi memperbaiki taraf hidup di masa depan.
2. Bidang Kesehatan
Memberikan catatan tegas kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah agar menerapkan prinsip perencanaan keuangan yang berbasis kebutuhan guna mencegah terjadinya utang. Belanja modal dan operasional wajib diprioritaskan pada pelayanan publik langsung. Selain itu, Pansus merekomendasikan RSUD Manembo-nembo sebagai role model (percontohan) bagi RSUD lainnya dalam hal kemandirian finansial dan efisiensi birokrasi.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Merekomendasikan Dinas PUPR melalui unit pelaksana untuk mengoptimalkan anggaran pemeliharaan jalan berbasis respons cepat. Hal ini krusial untuk memitigasi eskalasi konflik sosial dan menjamin Standar Pelayanan Minimal konektivitas wilayah, terutama pada kerusakan jalan akibat cuaca ekstrem yang membutuhkan perbaikan segera sebelum memicu reaksi negatif masyarakat.
4. Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan proses ganti rugi Stadion Kawangkoan yang telah berlarut-larut agar memberikan kepastian hukum bagi pihak terkait.
5. Bidang Sosial
Mendesak Dinas Sosial mengambil tindakan tegas terhadap pihak ketiga (kontraktor) yang gagal menyelesaikan proyek rehabilitasi TA 2025 untuk memberikan efek jera. Pansus juga merekomendasikan perluasan sasaran program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) agar tidak hanya menyasar keluarga miskin, tetapi juga kelompok pengangguran usia produktif (muda).
6. Tenaga Kerja
Mendesak Disnakertrans untuk segera melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) Sulawesi Utara, baik dari sisi sarana prasarana maupun penyesuaian kurikulum agar relevan dengan kebutuhan industri modern saat ini.
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Merekomendasikan modernisasi fasilitas pada UPTD PPA, termasuk penyediaan shelter (rumah aman) dan ruang konseling yang lebih representatif. Peningkatan kualitas fasilitas pendukung bagi korban kekerasan harus terus ditingkatkan guna memenuhi standar perlindungan komprehensif bagi perempuan dan anak.
8. Dinas Pangan
Merekomendasikan penguatan mekanisme Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini pemantauan harga pangan terpadu. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi fluktuasi harga di pasar tradisional secara dini, sehingga intervensi pasar dapat dilakukan secara akurat untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi daerah.
9. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Mendorong penguatan fungsi pengawasan terhadap aktivitas industri dan unit usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Pansus menegaskan pentingnya penegakan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan lingkungan hidup.
10. Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKIPS)
Merekomendasikan revitalisasi ekosistem digital melalui pengaktifan kembali 47 situs web perangkat daerah yang tidak aktif serta melakukan standarisasi tampilan sesuai regulasi pemerintah pusat. Selain itu, penguatan keamanan siber (firewall) harus dipastikan mencapai 100% untuk menjaga integritas data internal pemerintah.
11. Bidang Perkebunan
Mendesak peningkatan alokasi anggaran pada Dinas Perkebunan sebagai dukungan nyata atas keberhasilan Gubernur mengamankan bantuan 2,7 juta bibit pohon kelapa. Mengingat sektor perkebunan tumbuh signifikan sebesar 41,58%, diperlukan dana pendamping operasional dan pengawalan teknis yang memadai agar program nasional ini berjalan optimal sesuai visi Asta Cita dan peningkatan kesejahteraan petani kelapa.
Sentilan untuk Kepala SKPD: “Jangan Bertindak sebagai Pemimpin”
Dalam narasinya, Raski Mokodompit juga memberikan pesan tajam kepada seluruh jajaran kepala SKPD. Ia mengingatkan pesan dari pemimpin terdahulu, mendiang S.H. Sarundajang.
”Berpikirlah seperti seorang pemimpin, tapi jangan pernah bertindak sebagai pemimpin. Kepala atau pemimpin di Sulut adalah Bapak Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE. Saya mengajak para kepala dinas berinovasi, lakukan yang terbaik,” tegas Raski lugas.
Respon Gubernur: Disiplin dan Anggaran Perubahan
Menanggapi catatan tersebut, Gubernur Yulius Selvanus mengapresiasi kerja keras DPRD yang telah turun langsung menyerap aspirasi masyarakat. Ia menekankan bahwa prinsip pemerintahannya adalah disiplin total.
”Kami sepakat di semua lini itu disiplin. Bukan hanya disiplin waktu, tapi juga disiplin penggunaan uang,” kata Gubernur.
Terkait keluhan masyarakat mengenai infrastruktur yang rusak akibat faktor alam di luar perencanaan APBD 2026, Gubernur memastikan akan mengambil langkah strategis.
”Untuk dinamika alam seperti tanggul bocor atau jalan rusak yang belum terakomodir, kita akan tumpangkan di Anggaran Belanja Perubahan (APBDP) sekitar Agustus hingga Oktober nanti. Ada proses yang harus kita lalui secara prosedur,” jelasnya.
Gubernur menutup penyampaiannya dengan mengajak seluruh elemen untuk memperkuat semangat Mapalus dalam menghadapi tantangan global. “Keberhasilan kita adalah buah dari sinergitas, bukan kerja sektoral. Mari kita pertajam fokus pelayanan publik demi Sulut yang lebih maju,” pungkas Jenderal purnawirawan tersebut.
