Manado, SUDARA.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawas Perikanan 2024 yang digelar Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan dan Perikanan (KKP) RI di Ballroom GKIC Novotel, Manado, Selasa (4/6/2024).
Pembukaan kegiatan yang mengambil tema, “Pengawas Perikanan siap memberantas illegal fishing dalam mengawal kebijakan ekonomi biru” tersebut, ditandai dengan pemukulan alat musik kolintang oleh Menteri KKP bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Steve Kepel dan Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) DR. Pung Nugroho Saksono APi MM.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono kepada para awak media saat konferensi pers menyampaikan tujuan digelarnya pembahasan terkait pola pengawasan Perikanan ini.
“Pelaku nelayan lokal terintegrasi dengan nelayan industri atau penangkapan industri. Kemudian juga jumlah kapal, kita utamakan bagaimana nelayan lokal ini bisa meningkat produktifitasnya,” ungkap Menteri Trenggono.
Sementara nelayan industri ini harus kita jaga, tidak melebihi kapasitas yang ada di laut. Jadi biotanya tetap terjaga dengan baik,” jelas Menteri KKP.
“Pengawasan tidak hanya illegal fishing seperti yang kemarin berhahsil kita tangkap 1 kapal. Memang ilegal fishing sesuatu yang menjadi perhatian dunia. Penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, akan berdampak sangat buruk,”
“Yang sangat disayangkan adalah ilegal fishing ini bekerja sama dengan oknum-oknum nelayan di dalam negeri, yang mereka menyuplai bahan bakar minyaknya, baru kemudian mengalihkan muatannya,” miris Trenggono.
“Saya terus terang mengapresiasi apa yang telah dilakukan Direktorat Jenderal PSDKP, kapal yang mensuplai bahan bakar maupun yang memindahkan ikannya itu sudah di tangkap. Ada 2 kapal yang ditangkap, lalu kapalnoelaku ilegal fishingnya jugab udah ditangkap. Dan sekarang masih dalam proses penyidikan,” ungkap Menteri Trenggono.
Sebelumnya saat pembukaan acara, Menteri Trenggono juga menegaskan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP harus hadir sebagai pengawas dalam memastikan para pelaku usaha di sektor perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, dan distribusi agar patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memastikan keberlangsungan ekologi dan ekonomi demi keberhasilan kebijakan ekonomi biru.
Pengawasan ruang laut, pengawasan pengambilan ikan yang baik, akan menjadi program yang baik.
“Meningkat produktivitasnya, meningkat kesejahteraannya,” seru Menteri Trenggono.
Menteri Trenggono memerintahkan agar seluruh pelabuhan yang tidak terreport dan pelabuhan masyarakat harus terus di awasi, dengan melakukan koordinasi dengan Mitra laut seperti TNI AL, Kepolisian, Bea Cukai dan Kejaksaan.
Sementara itu, Sekprov Sulut Steve Kepel yang hadir mewakili Pemprov Sulut membacakan sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Dalam bagian dari sambutan Gubernur, Pemprov Sulut menghaturkan terimakasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan karena menjadikan Kota Manado sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kepel memaparkan bagaiman Sulut memiliki potensi kekakyaan laut dan perikanan yang sangat besar.
“Perikanan adalah penggerak ekonomi di Sulut,” sebutnya. Itu terbukti saat pandemi lalu,” ucap Kepel.
Selanjutnya Kepel mengungkapkan, bahwa saat ini ada permintaan ikan Tuna dari Jepang.
“Saat ini ada direct call dari pelabuhan Bitung menuju Jepang untuk ekspor ikan Tuna,” ungkap Kepel.
“Dan, dalam waktu dekat, Pemprov bakal menggelar beach clean dalam rangkaian Coral Triangle Day 2024,” ujar Kepel.
Semua hal ini tentunya mengungkapkan bahwa sektor perikanan dan kelautan menjadi komoditi yang sangat penting di era kekinian sebagai kebutuhan pangan.
Sehingga diperlukannya prinsip keadilan, keberlangsungan dan kepastian hukum dibidang kelautan dan perikanan.
“Perlu koordinasi semua stakeholder agar tantangan kelautan bisa dihadapi,” tandas Kepel.
Kepel berharap event tersebut bisa menjadi wadah untuk berbagi informasi juga pengetahuan serta menjadi sarana penguatan dalam berkoordinasi yang menghasilkan rekomendasi untuk segera di wujudkan, dimana perikanan dapat berkibar di tengah keterpurukan sektor lainnya.
Melihat potensi besar Sulut di bidang perekonomian kelautan dan perikanan ini, Kepel menegaskan dukungan penuh Pemprov Sulut atas konsep ekonomi biru Kementarian Kelautan dan Perikanan RI.
