Manado, SUDARA.ID – Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Sulawesi Utara resmi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan teknis. Pernyataan tersebut disampaikan oleh legislator Vionita Kuera yang dipercayakan membacakan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut di Kairagi Satu, Manado, Senin (14/9/2026).
Di hadapan pimpinan dewan dan jajaran eksekutif Pemprov Sulut, Vionita menyampaikan 11 poin catatan strategis yang disusun oleh pimpinan Fraksi Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Fraksi Priscillia Cindy Wurangian dan Sekretaris Inggried Sondakh.
Salah satu fokus utama yang disoroti Fraksi Golkar adalah penambahan anggaran pada tiga sektor krusial, yakni sektor pendidikan yang naik sekitar Rp48,57 miliar, sektor kesehatan sebesar Rp38,3 miliar, serta sektor pekerjaan umum sebesar Rp21,97 miliar.
”Fraksi Partai Golkar mengapresiasi penambahan anggaran ini dan berharap dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam pelayanan masyarakat. Namun, mengingat waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, pemerintah daerah harus memastikan seluruh kegiatan tepat waktu, tepat sasaran, dan berkualitas agar tidak kembali menjadi SiLPA di akhir tahun,” ujar Vionita.
Selain postur anggaran, Fraksi Golkar memberikan penekanan khusus terkait ancaman bencana cuaca ekstrem dan fenomena El Niño yang melanda daerah. Vionita menegaskan agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan dana darurat setelah bencana terjadi, melainkan memperkuat langkah mitigasi dan pencegahan sejak dini.
Pemerintah daerah didorong untuk memacu koordinasi lintas sektor melalui BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan perangkat daerah terkait dalam pemetaan wilayah rawan kekeringan, pelaksanaan patroli, penyediaan sumber air, peralatan pemadam, hingga edukasi publik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
”Dengan mempertimbangkan regulasi dan realitas siklus pemerintahan, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kebijakan Bapak Gubernur untuk memantapkan realisasi pembangunan secara terukur. Pada prinsipnya, Fraksi Golkar menerima Ranperda APBD-P 2026 untuk dibahas lebih lanjut,” tegas Vionita.
Menutup penyampaiannya, Fraksi Partai Golkar juga menyuarakan seruan khusus kepada seluruh elemen masyarakat Sulawesi Utara untuk bersinergi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 demi keakuratan data pembangunan daerah ke depan. (Ridho L Tobing)
