Bitung, SUDARA.ID – Pelan namun pasti, Kepemimpinan Hengky Honandar -Randito Maringka mulai menunjukkan kepiawaiannya dalam mengatasi defisit anggaran serta mengkalkulasi pengaturan keuangan daerah untuk melunasi berbagai hutang serta tunggakan lama Pemerintah Kota Bitung.
Sekretaris Kota Bitung, Ir Ign Rudy Theno ST MT, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bitung saat ini berkomitmen untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Pemerintah Kota Bitung serius melakukan pembenahan pengelolaan keuangan, dimulai dengan membayar berbagai hutang yang tertunda. Ini merupakan bagian dari komitmen moral dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dan mitra kerja,” ujar Rudy Theno saat dikonfirmasi, Rabu (25/6/2025).
Sekda juga mengungkapkan, bahwa selain bekerja keras dalam mengoleksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), saat ini Pemkot Bitung sudah mulai membayar berbagai hutang yang sempat tertunda sebelumnya.
“Kami mulai dengan membayar hutang BPJS Kesehatan, honor Tenaga Kerja Kontrak (TKK), Dana Duka 2024–2025, serta hutang ke pihak ketiga,” akunya.
Bahkan, dengan optimis dirinya mengungkapkan, bahwa Pemkot Bitung sedang mengkalkulasi pembayaran sisa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan honor untuk segera dibayarkan.
“Selain itu, Pemkot Bitung juga merencanakan pembayaran sisa TPP selama dua bulan, serta honor bagi para kepala lingkungan (pala), ketua RT, dan Tenaga Harian Lepas (THL). Namun, hal ini akan sangat bergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan,” sebutnya.
“Jika capaian PAD kita sesuai target, maka honor-honor tersebut akan segera dibayarkan. Prinsipnya, ini terus berproses sesuai kemampuan keuangan daerah,” imbuhnya.
Oleh karena itu, perbaikan sistem tata kelola keuangan daerah dan pelunasan kewajiban menjadi agenda penting bagi Hengky-Randito, mengingat awal kepemimpinan mereka telah dibebani sejumlah hutang warisan dengan defisit (minus) anggaran keuangan daerah.
Kondisi tersebut sempat membuat berbagai program tersendat, terutama yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat dan ASN, namun demikian proses pembayaran kewajiban tersebut mulai dilakukan secara bertahap.
Langkah ini pun diapresiasi oleh sejumlah kalangan masyarakat dan tokoh pemerhati Kota Bitung, Darma Baginda.
“Kami menilai pemerintah telah menunjukkan niat baik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keuangan yang sempat menjadi polemik publik,” ujar Darma, dikutip Newsparameter.
Di sisi lain, Pemkot juga mendorong peningkatan pendapatan melalui penguatan sektor retribusi dan optimalisasi pajak daerah agar keberlangsungan program pembayaran hutang tidak terganggu.
Dengan langkah konsisten ini, diharapkan stabilitas fiskal Kota Bitung bisa segera pulih, dan pelayanan publik kembali berjalan optimal tanpa hambatan anggaran.
“Ke depan, Pemerintah Kota Bitung harus terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar pembayaran seluruh hutang daerah bisa diselesaikan secara adil dan proporsional tanpa mengganggu pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” pungkas Darma.
Melalui penyelenggaraan teknis tata kelola keuangan strategis ini, Pemerintah Kota Bitung berharap dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah serta memastikan bahwa setiap hak masyarakat dan pihak terkait dapat terpenuhi secara adil dan transparan.
