Forum “Lientera Sustainability Session: Pilkada Ramah Lingkungan dalam Perspektif Penyelenggara Pemilu” dengan salah satu pembicara Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Provinsi Sulut, Awaluddin Umbola, pada Sabtu, 31 Agustus 2024, di Jakarta International Expo (Dok KPU Sulut)
Jakarta, sudara.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) bertekad untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 dengan prinsip ramah lingkungan. Inisiatif ini dibahas dalam forum yang diadakan oleh Lembaga Inovasi Energi Teknologi Nusantara (Lientera) pada Sabtu, 31 Agustus 2024, di Jakarta International Expo.
Forum ini mengangkat topik “Lientera Sustainability Session: Pilkada Ramah Lingkungan dalam Perspektif Penyelenggara Pemilu” dengan Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Provinsi Sulut, Awaluddin Umbola, sebagai salah satu pembicara.
Umbola menjelaskan, “Dalam Pilkada 2024 ini, KPU Sulut berupaya melibatkan elemen pegiat lingkungan, akademisi, dan stakeholder lainnya untuk merumuskan kolaborasi dalam menerapkan prinsip ramah lingkungan.”
Ia menambahkan bahwa diskusi mengenai topik ini telah berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari Camping Pilkada hingga Focus Group Discussion, yang menghasilkan beberapa rencana aksi.
Rencana aksi tersebut termasuk pengelolaan APK (alat peraga kampanye) yang akan dikembalikan untuk didaur ulang, serta penanaman pohon dengan prinsip MRV (terukur, terdokumentasi, dan terverifikasi).
“Kami juga akan menggelar lomba TPS Ramah Lingkungan selama tahapan pungut hitung untuk mendorong pembuatan TPS dengan bahan ramah lingkungan dan meminimalkan sampah,” kata Umbola.
KPU Sulut juga telah mendapat dukungan dari relawan yang sudah mengumpulkan sampah botol plastik di KPU Sulut selama masa pendaftaran pasangan calon untuk didaur ulang.
Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima, mendukung inisiatif ini, “Saya sangat setuju bahwa Pilkada harus dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan. Mari kita bahas bersama langkah-langkah yang bisa diambil.”
Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Komisioner Bawaslu RI, juga memberikan apresiasi dan menekankan perlunya menambahkan asas ramah lingkungan dalam penyelenggaraan Pemilu. Ia mengungkapkan, “Pada Pemilu 2019 di Kota Manado saja, kertas suara setara dengan 6.675 pohon yang ditebang. Ini harus menjadi perhatian kita untuk Pilkada 2024.”
Forum ini juga menghadirkan Kepala Sub Direktorat Sampah Spesifik, Maharani Kristiningsih, yang menjelaskan Surat Edaran Menteri LHK No 3 Tahun 2024 tentang pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Tujuannya adalah memperkuat komitmen peserta Pemilu dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan penyelenggaraan Pemilu yang ramah lingkungan,” jelas Maharani.
Dengan berbagai inisiatif ini, KPU Sulut berharap dapat menjalankan Pilkada yang tidak hanya efisien secara administrasi tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mz
