Wenang (Manado), SUDARA.ID – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, menegaskan pentingnya kesatuan komando dan kolaborasi antarwilayah dalam memitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Peringatan keras ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla di Rumah Dinas Gubernur, Bumi Beringin, Manado, Rabu (26/8/2026).
Langkah tegas ini diambil menyusul lonjakan ancaman cuaca ekstrem. Berdasarkan data pemantauan sepanjang Januari hingga 25 Agustus 2026, terdeteksi sebanyak 1.119 titik panas (hotspot) yang tersebar di 15 kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius menggarisbawahi bahwa rakor ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyamakan frekuensi tindakan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Kita memang harus berkumpul. Kita perlu berdiskusi sekaligus melaksanakan arahan dan instruksi dari Menteri Dalam Negeri, serta arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia,” tegas Yulius.
Peta Kerawanan Titik Panas di Sulawesi Utara
Sebaran 1.119 titik panas di wilayah Sulut mencakup:
– Kabupaten Kepulauan Sitaro: 359 titik (32,09% dari total hotspot)
– Kabupaten Bolaang Mongondow: 213 titik
– Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: 138 titik
– Kabupaten Minahasa Selatan: 124 titik
– Kabupaten Minahasa Utara: 98 titik
– Kabupaten Minahasa Tenggara: 64 titik
– Kota Bitung: 36 titik
– Kabupaten Kepulauan Sangihe: 20 titik
– Kota Manado: 15 titik
– Kota Kotamobagu: 13 titik
– Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan: 11 titik
– Kabupaten Kepulauan Talaud: 10 titik
– Kabupaten Bolaang Mongondow Timur: 4 titik
– Kota Tomohon & Kabupaten Minahasa: Masing-masing 1 titik.
Pencegahan Dini dan Penguatan Instruksi Pusat
Menanggapi besarnya potensi ancaman akibat vegetasi yang mengering dan angin kencang, Gubernur menekankan bahwa penanganan Karhutla harus mengedepankan tindakan preventif sebelum api meluas.
“Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang, satu titik api kecil dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” ujar Gubernur Yulius.
Ia turut memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran TNI, Polri, Kodam, Basarnas, dan lintas instansi yang bergerak cepat memadamkan api pada sejumlah kejadian awal Agustus, seperti di Minahasa Tenggara.
Penanganan di daerah selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026, yang mewajibkan seluruh elemen—mulai dari Pemda, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, hingga relawan dan media—untuk:
– Melarang keras pembukaan lahan dengan cara membakar semak atau sisa vegetasi.
– Memasifkan sosialisasi dan edukasi pencegahan hingga tingkat masyarakat bawah.
– Memetakan wilayah rawan, mengaktifkan posko siaga Karhutla, dan melakukan pemadaman dini atas setiap laporan titik api.
Sentilan dan Keseriusan Kepemimpinan Daerah
Di sisi lain, Gubernur Yulius menyoroti pentingnya komitmen jajaran kepala daerah dalam menghadiri forum koordinasi bencana. Dari 15 kabupaten/kota yang diundang, hanya Walikota Bitung, Hengky Honandar, yang hadir secara langsung.
“Saya memberikan apresiasi kepada Walikota Bitung. Semua kepala daerah kita undang, tetapi yang hadir hanya Walikota Bitung,” ungkap Yulius.
Ia mengingatkan bahwa kehadiran fisik pimpinan sangat krusial agar pemetaan masalah dan instruksi penanganan dapat dipahami secara utuh, mengingat dampak Karhutla meluas ke sektor lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi warga.
Menutup arahannya, Yulius meminta seluruh pemerintah daerah mengoptimalkan saluran media sosial resmi untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan metode bakar. Koordinasi lintas sektor—khususnya dengan dinas pertanian dan kesehatan—harus terus diperketat agar penanganan Karhutla di Sulawesi Utara berjalan padu dan terukur.
