Jakarta, SUDARA.ID – Sebagai pimpinan daerah yang berlokasi di kawasan pintu gerbang jalur perdagangan dan jasa Asia-Pasifik, Walikota Bitung Hengky Honandar SE, menghadiri secara langsung acara Sarasehan Kebangsaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, yang membahas secara mendalam dampak dan peluang dari perubahan geopolitik global terhadap arah kemajuan Indonesia ke depan, dari segi perspektif kebangsaan.
Acara mengangkat tema strategis: “Perubahan Geopolitik Global dalam Peluang Menuju Indonesia Raya” berlangsung di Ruang Nusantara IV, Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Mei 2025, yang berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 18.00 WIB,
Sarasehan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D dan diikuti sejumlah Tokoh Nasional, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, akademisi, serta pejabat tinggi negara untuk membahas secara mendalam serta merumuskan berbagai langkah strategis nasional dalam menghadapi berbagai dinamika geopolitik Global yang terus berkembang, terhadap arah kemajuan Indonesia ke depan.
Menanggapi hasil pertemuan tersebut, Walikota Hengky Honandar mengatakan, “Menghadiri forum seperti ini sangat penting bagi para Kepala Daerah untuk memperkuat pemahaman terhadap posisi strategis Indonesia di tengah dinamika global, sekaligus meneguhkan semangat kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai fondasi utama pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Walikota Honandar.
“Kita perlu merespons perubahan global dengan wawasan yang tajam dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Ideologi Pancasila harus menjadi kompas dalam merumuskan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” imbuhnya.
Kehadiran Walikota Hengky Honandar pada forum penting ini menjadi bukti komitmennya dalam mengikuti dinamika kebangsaan dan memperkuat wawasan kebijakan pembangunan daerah dalam konteks nasional dan global.
Dengan menghadiri kegiatan strategis ini, Pemerintah Kota Bitung menunjukkan sinergi aktif dengan pemerintah pusat dalam menyongsong Indonesia yang lebih kuat, tangguh, dan berdaulat di tengah arus perubahan dunia.
