Manado, SUDARA.ID – Momentum kelulusan sekolah yang kerap diwarnai dengan seremonial megah dan berbiaya tinggi memantik perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Anggota DPRD Sulut, H. Amir Liputo, SH, secara resmi mengimbau seluruh pimpinan sekolah mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK di Bumi Nyiur Melambaikan untuk mengedepankan kesederhanaan dalam menggelar acara penamatan.
Amir Liputo meminta pihak manajemen sekolah untuk tidak memaksakan pelaksanaan acara perpisahan atau wisuda di hotel maupun gedung sewaan mewah. Sebaliknya, legislator yang dikenal vokal menyuarakan aspirasi pendidikan ini menyarankan agar sekolah memaksimalkan fasilitas internal yang tersedia.
“Mengingat keadaan ekonomi orang tua siswa lagi kurang baik, maka harap dibuat sederhana. Yang penting adalah khidmat, sukses, dan penuh rasa syukur,” ujar Amir Liputo kepada media, Kamis (4/6/2026).
Menurut Amir, esensi utama dari penamatan adalah prosesi pelepasan dan pemberian apresiasi atas kelulusan siswa, bukan pada kemewahan dekorasi atau gengsi lokasi acara. Ia menilai, pihak sekolah harusnya mampu mengemas acara sekreatif mungkin tanpa harus menarik pungutan biaya yang memberatkan. Pemanfaatan aula, lapangan olahraga, atau halaman sekolah dianggap sudah lebih dari cukup jika dikelola dengan baik melibatkan guru dan siswa.
Disambut Baik Orang Tua Murid
Imbauan tegas ini langsung memicu gelombang respons positif dari masyarakat luas, khususnya kalangan orang tua murid di Kota Manado dan sekitarnya. Banyak wali murid mengaku bernapas lega karena biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi—seperti masuk SMP, SMA, hingga bangku perkuliahan—sudah sangat menguras kantong.
”Kami sangat bersyukur ada anggota dewan yang peka dengan kondisi di lapangan. Membayar uang wisuda sekolah di hotel itu berat, belum lagi sewa jas atau kebaya. Kalau di sekolah saja, uangnya bisa kami pakai untuk beli seragam dan buku di sekolah yang baru,” ungkap salah satu perwakilan orang tua murid di Manado.
Desak Dinas Pendidikan Lakukan Pengawasan
Menyikapi fenomena tahunan ini, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut serta Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota diharapkan ikut turun tangan memantau jalannya proses penamatan di masing-masing wilayah. Langkah preventif dinilai perlu diambil agar tidak ada sekolah yang melakukan pemaksaan atau pungutan liar (pungli) dengan berlindung di balik alasan “kesepakatan komite sekolah”.
Di akhir penyataannya, Amir Liputo menyampaikan salam hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kepala sekolah dan guru yang mau bergerak bersama. Ia mengajak seluruh elemen pendidikan untuk tetap menjaga keberlangsungan masa depan anak-anak di Sulawesi Utara tanpa harus membebani mereka dengan sekat finansial.
