Manado, sudara.id – Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu mendesak pemerintah merevisi pola alokasi anggaran iklan yang saat ini dinilai lebih banyak mengalir ke konten kreator dan media sosial ketimbang media konvensional.
Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Jakarta (3/5) dan mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Utara.
Perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan bisnis media online menjadi kebutuhan saat disrupsi media sosial. Karena itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, mendesak pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi industri media yang belakangan tengah tertekan.
“Kami meminta pemerintah memberikan atensi sungguh-sungguh terhadap kondisi media saat ini. Bukan hanya soal bisnisnya, tapi juga kesejahteraan dan keselamatan para jurnalis,” kata Ninik saat menyampaikan sambutan dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Taman Ismail Marzuki, Sabtu, (03/05/2025).
Dewan Pers Kritik Pemberitaan Perubahan Iklim Condong ke Pemerintah
Disaat yang sama Ninik mengingatkan pentingnya dukungan terhadap keberlanjutan bisnis media, kesejahteraan wartawan, serta keselamatan jurnalis.
Dia menyoroti pola kerja sama antara pemerintah dan media yang menurutnya perlu diubah. Ia turut mengkritisi kecenderungan alokasi anggaran pemerintah yang lebih banyak mengalir ke media sosial dan konten kreator.
“Kalau saya boleh meminta, ubah cara bekerja sama. Jangan hanya menggunakan biaya iklan untuk media sosial atau YouTuber. Alokasikan juga anggaran untuk media konvensional. Tapi dengan catatan penting: beritanya jangan dibeli,” ujarnya.
Ninik mencetuskan media harus tetap bekerja secara independen dan tidak tunduk pada kepentingan pihak pemberi dana iklan. Ninik mengingatkan agar tidak ada perlakuan istimewa terhadap media yang dianggap menyenangkan atau sejalan dengan kepentingan pemerintah.
Dewan Pers Ingatkan Jurnalis mesti Amanah dalam Menjaga Kondisi Peradaban Lingkungan
“Jangan ada media yang diberi label disukai karena hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat kehumasan atau membangun citra. Media harus menyuarakan fakta, bukan jadi alat propaganda,” katanya.
Juga pentingnya menjaga batasan antara-ruang redaksi dan kepentingan bisnis. Artinya kerja sama apapun tidak bisa mengintervensi independensi newsroom.
“Pemerintah harus ikut menjaga pagar api. Pastikan bahwa kontrak atau kerja sama tidak mengintervensi isi berita, karena itu adalah suara rakyat,” ujar Ninik.
Tekanan terhadap industri media tercermin dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap jurnalis. Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, sebanyak 1.200 jurnalis terdampak PHK sepanjang 2023 hingga 2024.
Menurut Ninik, gelombang PHK tersebut terjadi akibat pergeseran belanja iklan dari media konvensional ke media digital dan influencer.
KPU Sulut dan Dewan Pers Sepakati Kode Etik dalam Workshop Peliputan Pilkada 2024
Pada 2024, total belanja iklan nasional mencapai Rp107 triliun, di mana 44,1 persen merupakan iklan digital. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 hingga 80 persen diserap oleh platform global seperti Meta dan Google.
Terkait ini, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Sulawesi Utara, menyebut ekosistem bisnis di daerah juga ikut terpengaruh dengan disrupsi media sosial dan konten kreator.
“Karena itu pemerintah daerah perlu memberi perhatian lebih pada perusahaan media yang notabene merupakan pemodal lokal yang membayar pajak,” kata Ketua AMSI Wilayah Sulut, Ady Putong bersama Sekretaris Finda Morina Muhtar, Senin (05/05/2025).
Bisnis media online di Sulawesi Utara dalam satu dekade terakhir bertumbuh subur. Pengusaha media konvensional berupaya menyeimbangkan antara modal dan pendapatan yang bergantung pada model kerjasama dengan pemerintah.
“Dalam posisi begitu, tentu saja yang perlu dikawal oleh pengusaha media tak hanya persoalan bisnis, tapi juga independensi ruang redaksi, sehingga sangat tepat apa yang diingatkan Dewan Pers,” ujar Finda.
Bikin Berita Tanpa Konfirmasi, Unsrat Manado Bakal Adukan Ke Dewan Pers
Karena itu AMSI Wilayah Sulawesi Utara berharap pemerintah daerah mau mendorong sektor swasta untuk berkontribusi pada keberlanjutan bisnis media lokal. Tetapi di sisi lain menata pola kerjasama dengan baik agar media lokal tidak terkesan menjadi alat propaganda. Mz
