Kairagi Satu (Manado), SUDARA.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Normans Luntungan, menyuarakan aspirasi mendesak dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terkait minimnya armada kapal yang melayani rute pelayaran ke wilayah kepulauan tersebut.
Isu krusial ini disampaikan Normans lewat interupsi tajam namun konstruktif, tepat sesaat sebelum Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak resmi ditutup, Senin (19/10/2026).
Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, interupsi tersebut diajukan langsung kepada Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen. Normans meminta agar pimpinan dewan meneruskan aspirasi ini kepada Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
“Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, saya akan menyampaikan aspirasi masyarakat Sitaro berkaitan dengan kapal. Setiap harinya, kapal yang berlayar ke Sitaro hanya satu,” ungkap Normans di hadapan peserta rapat.
Soroti Risiko Keselamatan dan Belajar dari Insiden Talaud
Bagi Normans, keterbatasan armada bukan sekadar urusan mobilitas harian, melainkan menyangkut nyawa manusia. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak memandang sebelah mata potensi bahaya yang mengintai apabila lonjakan penumpang tidak diimbangi dengan ketersediaan armada yang memadai.
Sebagai pengingat yang kuat, ia menyinggung insiden kebakaran Kapal Barcelona yang melayani jalur pelayaran Kepulauan Talaud beberapa waktu lalu. Menurutnya, tragedi tersebut harus menjadi cermin sekaligus pelajaran mahal agar standar keselamatan pelayaran tidak dikompromikan.
“Belum lama ini ada kecelakaan Kapal Barcelona di jalur Kepulauan Talaud. Hal itu disebabkan banyaknya penumpang di kapal tersebut sehingga kondisinya sudah tidak beraturan,” tegasnya.
Politisi ini memperingatkan, jika persoalan transportasi laut di Sitaro dibiarkan tanpa penanganan cepat, bukan tidak mungkin insiden serupa akan terulang di wilayah tersebut.
Dorong Koordinasi Lintas Sektoral dengan Syahbandar
Dalam kesempatan tersebut, Normans juga menyoroti adanya hambatan regulasi di lapangan, termasuk dugaan penahanan izin berlayar oleh pihak Otoritas Pelabuhan bagi armada alternatif. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menanggalkan sikap saling lempar tanggung jawab dan fokus mencari solusi nyata.
“Daripada kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, menyalahkan pihak kapal, pemerintah, atau rekan-rekan lainnya, mohon dibantu untuk diperhatikan, Bapak Gubernur. Katanya, Syahbandar yang menahan kapal lainnya untuk berlayar. Kiranya hal ini dapat difasilitasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutur Normans.
Ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut segera mengambil langkah taktis dengan memfasilitasi koordinasi lintas sektoral bersama instansi terkait, khususnya pihak Syahbandar. Langkah ini dinilai mendesak agar kelancaran distribusi orang dan barang ke Sitaro tetap terjaga, tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan penumpang.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen, menyambut baik masukan yang disampaikan oleh rekan sejawatnya di lembaga legislatif tersebut.
“Nanti akan diperhatikan oleh Bapak Gubernur,” pungkas Fransiskus singkat, sekaligus menutup jalannya rapat paripurna. (Ridho L Tobing)
